Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa kualitas pelayanan pendidikan nasional masih buruk

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa kualitas pelayanan pendidikan nasional masih buruk | Referensi terbaru di 2017 via web Cara Dapodik. Rekomendasi konten lengkap terbaik. - Cara Dapodik. Artikel ini di beri judul Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa kualitas pelayanan pendidikan nasional masih buruk. Konten ini untuk anda pembaca setia https://cara-dapodik.blogspot.com/. Bagikan juga postingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa kualitas pelayanan pendidikan nasional masih buruk terbaru ini ke media kalian. Supaya blog seputar Cara Dapodik dan website terkait serta kamu mendapat manfaat dari info ulasan Cara Dapodik di 2017 ini. Langsung saja baca dan simak mengenai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa kualitas pelayanan pendidikan nasional masih buruk di bawah ini dari situs web Cara Dapodik.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa kualitas pelayanan pendidikan nasional masih buruk. Anggaran pendidikan yng dialokasikan pemerintah sampai-sampai era ini belum tepat sasaran. Dia pun memerintahkan jajarannya bagi atau bisa juga dikatakan untuk melakukan perombakan besar-besaran.
Pendidikan adalah satu dari sekian banyaknya fokus pemerintah era ini. Makanya anggaran bagi atau bisa juga dikatakan untuk sektor ini dialokasikan makin tinggi per tahunnya. Apalagi kata Jokowi, di era kompetisi era ini Indonesia butuh kualitas sumber daya kita-kita yng cerdas, produktif serta berkarakter.
Jokowi meminta agar anggaran pendidikan ini dipakai secara efektif bagi atau bisa juga dikatakan untuk menaikan akses serta kualitasnya. Lebih-lebih bagi siswa miskin yng betul-betul butuh pendidikan. Hal ini Perlu menjadi prioritas bagi pemerintah.
Selama ini Jokowi mendapatkan laporan bahwa penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak lebih tepat sasaran. Selain itu infrastruktur pendidikan pula masih buruk. Dari 1,8 juta ruang kelas, cuma 466,000 dalam kondisi yng baik. Sementara dari 212,000 sekolah, ada sekitar 100,000 sekolah yng belum mempunyai perlengkapan pendidikan.
“Saya minta dilakukan perombakan besar-besaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” kata Jokowi era Rapat Dibatasi mengenai efektivitas belanja pendidikan serta kebugaran atau kesehatan dalam APBN di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (5/10).
Menteri Pendidikan serta Kebudayaan Muhadjir Effendy pula mengakui bahwa penyaluran KIP tak tepat sasaran. Selama ini pendataan masyarakat ataupun siswa miskin yng berhak mendapatkan KIP di lakukan oleh Desa. Lantas penyalurannya di lakukan oleh sekolah.
Sebenarnya pola ini dinilai tak efektif serta terlalu rumit. Tidak sedikit siswa yng tak berhak, bahkan memperoleh kartu ini. Datanya tidak sedikit yng tak valid lantaran tidak sedikit siswa yng telah putus sekolah serta telah menikah mendapatkan kartu ini.
“Karena itu sampai akhir Oktober, semua kartu di desa yang sudah beredar kami anggap tidak berlaku,” ujarnya.
Sampai-sampai era ini telah 60 % KIP yng dibagikan. Pemerintah akan merubah pola pendataan masyarakat berhak memperoleh 40 % sisa kartu yng belum dibagikan. Nantinya pendataan serta penyaluran KIP akan di lakukan langsung oleh pihak sekolah. Alasannya pihak sekolah yng lebih mengetahui siapa siswanya yng benar-benar butuh.
Pemerintah menyadari bahwa selama ini manajemen anggaran subsidi pendidikan masih buruk. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengakui bahwa peningkatan anggaran pendidikan luar biasa per tahunnya, namun kualitas pendidikannya tak tidak sedikit berganti. Satu dari sekian banyaknya masalah utamanya merupakan tunjangan profesi guru yng dinaikkan sanggat tinggi, padahal belum tentu ada hasil nya.
“Lalu yang kedua, daerah ternyata belum mematuhi kewajiban 20 persen (anggaran) pendidikan ternyata. Otomatis pendidikan di daerah enggak bisa jalan kalau seperti itu,” ujarnya.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dalam ratas tadi sore, Presiden Jokowi membongkar manajemen pendidikan yng masih buruk. “Jadi dananya (anggaran pendidikan) kalau dilihat pada 2009 itu Rp 208 triliun, sekarang Rp 416 triliun, kok gak kelihatan hasilnya. Sekarang mau dibongkar supaya jangan business as usual saja,” ujarnya.
Berbeda yang dengannya pendidikan, Jokowi mengaku bagi atau bisa juga dikatakan untuk penyaluran Kartu Indonesia Sehat (KIS) telah Amat baik. “Distribusi KIS saya sudah cek sendiri diatas 95% tepat sasaran karena saya setiap kelas 3 di RS pasti semua sudah memegang kartu itu,” ujarnya.
Dia cuma meminta agar kualitas pelayanan dasar serta rujukan kebugaran atau kesehatan, lebih-lebih di daerah-daerah terpencil bagi atau bisa juga dikatakan untuk lebih diperhatikan. Paradigma kebugaran atau kesehatan jangan cuma berorientasi bagi atau bisa juga dikatakan untuk mengobati, namun lebih ditingkatkan yang dengannya edukasi serta membudayakan hidup sehat di masyarakat.
“Dua hal ini penting untuk memperbaiki strategi pembiayaan dan strategi anggaran, sehingga betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat.”

Sumber Rujukan Dan Gambar : http://www.dapodikblog.com/2017/02/presiden-joko-widodo-jokowi-mengakui.html

Seputar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa kualitas pelayanan pendidikan nasional masih buruk

Terima kasih telah membaca Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa kualitas pelayanan pendidikan nasional masih buruk. Semoga pos dari situs web Cara Dapodik berguna dan memberi manfaat. Baik untuk anda dan buat website Cara Dapodik. Silakan berbagi ulasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa kualitas pelayanan pendidikan nasional masih buruk tadi ke situs web media anda. Bagikan artikel dari Cara Dapodik melalui media sosial yang ada di bawah. Dan kunjungi Daftar Isi Blog Cara Dapodik untuk mendapat info lengkap terbaru 2017. Lalu baca pembahasan selain dari : Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa kualitas pelayanan pendidikan nasional masih buruk yang lebih terupdate lengkap dan free. Atau simak artikel gratis terkait dari situs web Cara Dapodik di bawah. Demikan dan sekian tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa kualitas pelayanan pendidikan nasional masih buruk. Dan Assalamualaikum pembaca Cara Dapodik.